permohonan penetapan ahli waris pengadilan agama

Pertanyaan: Saya beragama Islam dan memiliki 3 (tiga) saudara, kebetulan saya ingin mengurus penjualan 1 (satu) harta peninggalan orang tua. Kami diarahkan untuk terlebih dahulu membuat Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama. Bagaiamana syarat dan prosedurnya ? Jawaban : Penetapan ahli waris dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh para ahli waris agar ditetapkan [] Pendahuluana) Latar Belakang. Kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris diamanatkan secara tegas oleh Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi: Musique Film Rencontre Du Troisieme Type. BerandaKlinikPerdataPerbedaan Gugatan da...PerdataPerbedaan Gugatan da...PerdataJumat, 26 Mei 2023Apakah perbedaan antara gugatan dan permohonan? Apa contoh gugatan dan permohonan di Pengadilan Agama?Salah satu perbedaan gugatan dan permohonan yaitu dalam gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Sedangkan, dalam permohonan tidak ada sengketa sehingga hakim mengeluarkan suatu penetapan. Selain itu, apa perbedaan antara gugatan dan permohonan? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Sovia Hasanah, dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 16 September informasi hukum yang ada di Klinik disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra GugatanGugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa, di mana sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Ciri khas dari gugatan adalah bersifat berbalasan, berhubung tergugat kemungkinan besar akan membalas lagi gugatan dari penggugat.[1]Adapun M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan hal. 46 – 47 menjelaskan bahwa gugatan mengandung sengketa di antara kedua belah pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak. Penyelesaian sengketa di pengadilan ini melalui proses sanggah-menyanggah dalam bentuk replik dan duplik. Dalam perundang-undangan, istilah yang digunakan adalah gugatan perdata atau gugatan gugatan yaitu gugatan sengketa warisan, sengketa jual beli tanah, sengketa sewa menyewa rumah, dan sebagainya.[2]Adapun syarat gugatan ada dua, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan isi atau materi yang harus dimuat dalam surat gugatan, yang terdiri atas identitas para pihak, posita, petitum. Sedangkan syarat formil adalah syarat untuk memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti tidak melanggar kompetensi absolut maupun relatif.[3] Selengkapnya mengenai gugatan perdata dan syaratnya dapat disimak dalam artikel Cara Membuat Surat Gugatan PermohonanPermohonan adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, di mana hanya terdapat satu pihak saja yang disebut sebagai pemohon. Tidak ada sengketa di sini maksudnya tidak ada perselisihan, yang bersangkutan tidak minta peradilan atau keputusan dari hakim, melainkan minta ketetapan dari hakim tentang status dari suatu hal, sehingga mendapatkan kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua orang.[4]Terkait dengan permohonan ini, Retnowulan Sutantio dalam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek menjelaskan bahwa dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa, hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya yang disebut dengan putusan declaratoir yaitu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja hal. 10Sementara Yahya menjelaskan bahwa permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri hal. 29.Ciri khas dari permohonan adalah bersifat reflektif yaitu hanya demi kepentingan pihaknya sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Contohnya permohonan melakukan adopsi, konsinyasi, ganti nama, menjadi wali, dan sebagainya.[5]Karena proses permohonan hanya berupa pemenuhan administratif saja, maka tidak ada proses mengadili seperti sidang gugatan. Sehingga, sepanjang syarat-syarat administratifnya terpenuhi, besar kemungkinan permohonan yang diajukan akan dikabulkan.[6]Apa Perbedaan antara Gugatan dan Permohonan?Lebih lanjut sebagaimana telah kami sarikan, Yahya menjelaskan perbedaan gugatan dan permohonan antara lain sebagai berikut.[7]PERMOHONANGUGATANMasalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak yang dimohon pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan mutlak satu pihak ex-parte.Hakim mengeluarkan suatu yang diajukan mengandung sengketa di antara para pihak, di antara 2 pihak atau yang satu berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai mengeluarkan putusan untuk dijatuhkan kepada pihak yang Gugatan dan Permohonan di Pengadilan AgamaMengenai pertanyaan Anda berikutnya, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah; dan ekonomi syariah.[8]Adapun contoh yang Anda tanyakan, misalnya dalam kasus waris, tergolong sebagai gugatan apabila mengandung sengketa waris, di mana ada dua pihak atau lebih yang saling berselisih terkait harta waris. Tetapi, akan disebut permohonan apabila seseorang memohon penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama tidak ada sengketa.Sebagai contoh gugatan perkara waris dapat dilihat dalam Putusan PA Pekanbaru No. 1886/ Sementara, contoh penetapan atas suatu permohonan dapat dilihat dalam Putusan PA Batulicin No. 133/ Demikian jawaban dari kami, semoga HukumUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta Gama Media, 2007;M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta Sinar Grafika, 2005;Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung Mandar Maju, 1995.[1] Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta Gama Media, 2007, hal. 31[2] Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta Gama Media, 2007, hal. 31[3] Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta Gama Media, 2007, hal. 33 – 34[4] Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta Gama Media, 2007, hal. 30 dan 32[5] Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta Gama Media, 2007, hal. 30 – 31[6] Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta Gama Media, 2007, hal. 31[7] M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika. Jakarta 2005, hal. 29, 47, dan 797Tags Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Ampana - Anda Berada di Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi WBK - Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani WBBM - No Suap - No Pungli - No Gratifikasi - Waspadalah terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Pimpinan dan Pegawai Pengadilan Agama Ampana - Jam Pelayanan Senin-Kamis WITA, Jum'at WITA. - Terima Kasih Atas Kunjungan Anda Written by AmpanaLea on 21 February 2021. Hits 5843 Hubungi Kami Pengadilan Agama Ampana Jl. Merdeka Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-una Kode Pos 94683 Telpon 0464-2253400 Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Lokasi Kantor Tautan Website Tautan Aplikasi Pengadilan Agama Last Updated 07 Mar 2022, 0900 pmBacaan 8 menitPertanyaan Saya ingin membuat penetapan ahli waris ↗, ke mana saya harus mengajukannya? Apa saja syarat penetapan ahli waris tersebut?Pertanyaan di atas bisa diasumsikan bahwa yang akan memohon penetapan ahli waris adalah subjek hukum yang beragama Islam. Mengenai hal ini, kita akan merujuk ke beberapa produk perundang-undangan ↗ yang mengatur tentang penetapan ahli artikel ini, kita akan membahas tentang syarat penetapan ahli waris. Di samping itu, tulisan ini juga akan memberikan contoh permohonan penetapan ahli waris. Namun, sebelum ke topik tersebut, alangkah baiknya kita memahami beberapa hal berikut Penetapan Ahli Waris +Contoh PermohonanApa itu Permohonan?Apa itu Waris?Apa itu Ahli Waris?Pengelompokan Ahli Waris1. Menurut hubungan darah2. Menurut Hubungan PerkawinanPermohonan dan Syarat Penetapan Ahli Waris Syarat Pendaftaran Kuasa InsidentilSyarat Penetapan Ahli WarisSyarat Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama GresikSyarat Penetapan Ahli Waris di PA Jakarta BaratPersyaratan Permohonan Ahli Waris di PA Jakarta SelatanContoh Permohonan Penetapan Ahli WarisPenutupApa itu Permohonan?Mengutip A. Zahri, dalam artikelnya di Pengadilan Agama Siak ↗, Permohonan atau voluntair adalah persoalan hukum perdata subyek hukum, baik perseorangan atau badan hukum, diajukan dalam bentuk permohonan oleh subyek hukum/pemohon untuk diselesaikan atau ditetapkan yang diajukan bersifat kepentingan sepihak. Artinya, benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon yang memerlukan kepastian hukum dan tidak bersentuhan dengan hak-hak dan kepentingan orang lain tanpa adanya sengketa dengan pihak lain.Dengan kata lain, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan. Hanya ada satu pihak yaitu M. Yahya Harahap[1], ciri khas suatu Permohonan ↗ adalah sebagai berikutMasalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja for benefit of one party only.Bahwa permohonan diajukan murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata ↗ yang memerlukan suatu kepastian hukum, di mana yang dipermasalahkan tersebut tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang yang dimohonkan penyelesaiannya kepada pengadilan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain without disputes or differences with another party.Tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat itu Waris?Sebelum menuju kepada syarat penetapan ahli waris, kita mesti mengetahui apa itu hukum kewarisan, waris, dan ahli waris ↗.Hukum kewarisan ↗ adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing[2].Mengenai perkara waris, menjadi kewenangan Peradilan Agama. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkanPengadilan Agama ↗ bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidangPerkawinan ↗WarisWasiatHibahWakafZakatInfaqShadaqahekonomi syari’ penjelasan ketentuan tersebut menyebutkan, bahwa waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan ↗ atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli KBBI ↗, mendefinisikan waris sebagai orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah itu Ahli Waris?Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris[3].Menurut M. Hajar[4], Ahli Waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Sementara KBBI ↗ mendefinisikan Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan harta pusaka.Mengutip Wikipedia, ahli waris ↗ dalam kajian hukum Islam adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta orang yang meninggal. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari gabungan kata “ahl” berarti keluarga, famili dan “waris” berarti penerima harta peninggalan orang yang meninggal dunia.Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa ↗, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya[5].Pengelompokan Ahli WarisMenurut KHI ada beberapa pengelompokan ahli waris[6] yaitu sebagai berikut1. Menurut hubungan darahGolongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari Menurut Hubungan Perkawinan Menurut hubungan perkawinan ↗ terdiri dari duda atau semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau dan Syarat Penetapan Ahli Waris Telah diuraikan di atas, bahwa salah satu kewenangan Peradilan Agama adalah menyelesaikan perkara waris. Perkara waris di antaranya mencakup penetapan ahli waris PAW.Untuk mendapatkan PAW, terdapat syarat penetapan ahli waris. Harus didahului dengan permohonan PAW dimaksud yang ditujukan kepada Ketua ini untuk memenuhi salah satu syarat penetapan ahli waris. Bertindak sebagai pemohon adalah seluruh ahli waris yang sudah dewasa. Jika terdapat ahli waris yang di bawah umur, bisa saja ditetapkan dulu saat persidangan, seluruh ahli waris tersebut hadir. Ketika ada yang tidak dapat hadir, dapat dikuasakan secara insidentil kepada ahli waris Pendaftaran Kuasa InsidentilBagian dari syarat penetapan ahli waris adalah sebagaimana di bawah ini, apabila terdapat kuasa umum, beberapa pengadilan memberikan syarat pendaftaran kuasa insidentil sebagai berikutCalon Pemberi dan Penerima Kuasa datang langsung ke dan mengajukan Permohonan untuk menjadi Kuasa Insidentil ditandatangani di hadapan Pejabat fotokopi KTP Pemberi dan Penerima Surat Keterangan Lurah yang pada pokoknya menyatakan antara Pemberi dan Penerima Kuasa mempunyai hubungan Izin dari Ketua PNBP yang telah permohonan penetapan ahli waris dapat Anda lihat di bawah artikel Penetapan Ahli WarisDalam artikel ini, saya mengambil 3 contoh Pengadilan Agama terkait dengan syarat penetapan ahli umum, syarat penetapan ahli waris di beberapa Pengadilan Agama adalah Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama GresikPengadilan Agama Gresik ↗, menetapkan syarat penetapan ahli waris adalah sebagai berikutMenyerahkan Surat Permohonan/Gugatan Rangkap 5 dan softcopy dalam CD/FlashdiskSurat Kematian PewarisSurat Keterangan Ahli Waris dari Desa mengetahui CamatFotokopi KTP Pemohon Ahli Waris yang masih berlakuFotokopi Kartu Keluarga Ahli WarisFotokopi Kutipan/ Duplikat Kutipan Akta Nikah PewarisFotokopi Akta Kelahiran Ahli WarisPersyaratan nomor 2 – 7 di–Nagelezen di-materai dan cap POSMembayar Panjar Biaya Penetapan Ahli Waris di PA Jakarta BaratSementara di Pengadilan Agama Jakarta Barat ↗, menetapkan beberapa syarat penetapan ahli waris antara lainSurat permohonan rangkap KTP pemohon atau para kartu keluarga kartu keluarga orang tua surat nikah surat nikah orang tua surat kematian orang tua Surat keterangan ahli waris yang diketahui panjar biaya penetapan ahli waris untuk nomor 2 sampai dengan 7 diberi materi dan dicap leges di Kantor Permohonan Ahli Waris di PA Jakarta SelatanDi Pengadilan Agama Jakarta Selatan ↗, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikutFotokopi KTP Pemohon dan semua ahli waris sebanyak 1 lembar folio tidak boleh dipotong.Fotokopi akta nikah pewaris sebanyak 1 Kartu Keluarga Pewaris 1 akta kelahiran ↗ semua anak dari pewaris sebanyak 1 surat kematian Suami/Istri sebanyak 1 surat kematian orang tua pewaris sebanyak 1 keterangan dari Kelurahan yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa ahli waris misalnya suami, istri, anak dari almarhum …………. guna mengurus Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Jakarta surat keterangan ahli waris sebanyak 1 syarat penetapan ahli waris nomor 1 sampai dengan 6 serta syarat nomor 8 diberi materai sepuluh ribu rupiah dan di-nazegelen di Kantor kita lihat, bahwa syarat penetapan ahli waris di tiga pengadilan di atas pada umumnya sama. Namun, untuk Anda yang hendak mengajukan permohonan penetapan waris, sebaiknya perhatikan syarat di pengadilan ↗ tersebut. Contoh Permohonan Penetapan Ahli WarisSetelah mengetahui syarat penetapan ahli waris di atas, di bawah ini adalah contoh permohonan penetapan ahli waris. Contoh ini hanyalah sebuah ilustrasi, yang pada umumnya seperti berikutJakarta, 1 Desember 2021Yth,Ketua Pengadilan Agama Jakarta PusatJl. Rawasari Selatan No. 51, Rawasari, Cempaka PutihJakarta PusatPermohonan Penetapan Ahli WarisDengan hormat,Yang bertanda tangan di bawah iniJukno Binti Jukni; Tempat tanggal lahir Jakarta, 1 Januari 1970; NIK 029482810493848; Pendidikan SMA; Pekerjaan mengurus rumah tangga; beralamat di Jalan Jalur I Nomor 1000, RT 100/RW 100, Kel. Jalur II, Kec. Jalur III, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PEMOHON I. Di samping itu, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, juga bertindak untuk dan atas nama anak kandungnya yang belum dewasa yang dalam kekuasaannya bernama Hand Bin Sanitizer; Tempat tanggal lahir Jakarta, 1 Agustus 2013; Umur 8 tahun; NIK 9329832873676376; agama Islam; beralamat Jalan Jalur I Nomor 1000, RT 100/RW 100, Kel. Jalur II, Kec. Jalur III, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III;Coffee Binti Sanitizer; Tempat tanggal lahir Jakarta, 10 Mei 1999; umur 22 tahun; NIK 982928838347834; Pendidikan SMA; Pekerjaan Mahasiswa; beralamat di Jalan Jalur I Nomor 1000, RT 100/RW 100, Kel. Jalur II, Kec. Jalur III, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;Adapun alasan dan dasar diajukannya permohonan ini sebagai berikutBahwa pada tanggal 12 Februari 2020, telah meninggal dunia karena kecelakaan seorang laki -laki bernama Sanitizer, dalam usia 50 tahun, beragama Islam, pekerjaan karyawan stasta, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 847236-MC-983/2020, tanggal 20 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Pewaris;Bahwa semasa hidupnya Pewaris menikah 1 satu kali, pada tanggal 12 Januari 1997, dengan seorang Perempuan bernama Jukno Pemohon I berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 10000/IX/1997, tanggal 12 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Jalur II, Jakarta Pusat;Bahwa dari pernikahan tersebut dikarunia 2 dua orang anak yang bernamaCoffee Binti Sanitizer, lahir di Jakarta tanggal 10 Mei 1999, umur 22 tahun Pemohon II;Hand Bin Sanitizer, lahir di Jakarta tanggal 1 Agustus 2013, umur 8 tahun Pemohon III;Bahwa satu orang anak yang bernama Hand Bin sanitizer masih di bawah umur, sehingga untuk kepentingan hukumnya diwakili oleh Pemohon I, sebagai ibu kandungnya;Bahwa kedua orang tua Pewaris sudah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris dan Pewaris merupakan anak tunggal;Bahwa selama hidup Pewaris tidak pernah mengangkat anak, tidak pernah meninggalkan wasiat, serta selama hidupnya hingga meninggal dunia tetap beragama Islam;Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, guna kepengurusan harta peninggalan Pewaris berupa sebidang tanah beserta bangunan terletak di Jalan Jalur I Nomor 1000, RT 100/RW 100, Kel. Jalur II, Kec. Jalur III, Jakarta Pusat, sehingga Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat;Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan dalam permohonan ini, Para Pemohon bersedia melengkapi permohonan Para Pemohon dengan surat-surat bukti yang berkenaan dan dengan menghadirkan saksi-saksi yang diperlukan;Berdasarkan alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, menetapkan sebagai berikutMengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;Menetapkan Pewaris Sanitizer, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2020 di Jakarta;Menetapkan ahli waris dari Pewaris Sanitizer adalah sebagai berikut Jukno sebagai istri;Hand, sebagai anak perempuan kandung pewaris;Coffee, sebagai anak laki-laki kandung pewaris;Menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang kami,Para PemohonJuknoCoffeePenutupContoh penetapan ahli waris di atas adalah ilustrasi yang umum dilakukan. Penetapan Ahli Waris untuk yang beragama Islam diajukan melalui Pengadilan Agama di tempat ahli waris tersebut penetapan ahli waris pada umumnya harus mengajukan permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan Agama samping itu, permohonan melampirkan fotokopi KTP semua ahli waris, akta nikah pewaris, kartu keluarga ↗ pewaris, akta kelahiran semua anak pewaris, surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan ahli waris, dan surat keterangan ahli Semoga bermanfaat.[1] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan pertama, April 2008., hlm. 29.[2] Lihat Buku II Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 171 huruf a.[3] Lihat Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam KHI.[4] Hajar M, Hukum Kewarisan Islam, Cetakan Pertama, Pekanbaru Alaf Riau, 2007.,hlm., 32.[5] Pasal 172 KHI.[6] Lihat Pasal 174 KHI. Ilustrasi Penetapan WarisPertanyaan Selamat malam pak, izin bertanya terkait tata cara mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama? Terima Kasih. Jawaban Pengantar Dalam Masalah Warisan di Pengadilan Agama dapat menempuh 2 dua cara, antara lain 1. Dengan Mengajukan Gugatan ke Pengadilan AgamaDalam hal gugatan yang diajukan, berarti terdapat sengketa terhadap Objek Waris. Hal ini bisa disebabkan karena adanya Ahli Waris yang tidak mau membagi warisan sehingga terjadi konflik antara ahli waris. Proses akhir dari gugatan ini akan melahirkan produk hukum berupa Putusan, atau2. Dengan Mengajukan Permohonan ke Pengadilan AgamaDalam hal mengajukan Permohonan yang diajukan Para Ahli Waris dalam hal tidak terdapat sengketa. Terhadap Permohonan tersebut Pengadilan akan mengeluarkan produk hukum berupa Penetapan. Sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.” Kemudian disebutkan, yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.[1] Baca Juga “Membedakan Putusan Pengadilan dan Penetapan Pengadilan dalam Perkara Perdata” Penetapan Ahli Waris Penetapan Ahli Waris PAW adalah langkah hukum yang diajukan oleh para ahli waris atau ahli waris pengganti ke pengadilan agama dengan tujuan ditetapkan sebagai ahli waris yang sah untuk melakukan perbuatan hukum terhadap asset/ barang milik pewaris yang telah meninggal dunia. Umumnya permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh Ahli Waris ke Pengadilan Agama dengan tujuan 1. Melakukan penjualan terhadap asset/barang milik pewaris untuk dibagikan nantinya kepada ahli waris; 2. Mengambil dana/deposito milik pewaris yang tersimpan dalam bank;3. Mengurus pencairan dana asuransi milik pewaris yang dibuat semasa hidup untuk para ahli warisnya; 4. Melakukan penjaminan terhadap asset/barang milik pewaris kepada pihak ketiga/bank; atau5. Melakukan pembayaran hutang milik pewaris. Baca Juga “Begini Ketentuannya Salah Satu Ahli Waris yang Menggugat Pihak Ketiga dalam Sengketa Kepemilikan Tanah” Dalam mengerjakan pembagian Harta Warisan menurut Hukum Waris Islam, pertama sekali yang penting diketahui adalah sistematika penyelesaiannya,[2] maka dari itu adapun tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu, kemudian apabila dari tahapan ini kita lalui dengan benar maka se-kompleks apapun masalah warisan yang akan dihadapi itu akan dapat terselesaikan. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui yaitu 1. Tahap Pertama Penetuan Ahli Waris;2. Tahap kedua Melihat Permasalahan Hijab; 3. Tahap Ketiga Menentukan Ashabah; 4. Tahap Keempat Menentukan Bagian Masing-Masing Ahli Waris; dan5. Tahap terakhir, mengerjakan pembagiannya. Secara umum dapat dikemukakan bahwa jumlah keseluruhan Ahli Waris itu ada 25 dua puluh lima, yang terdiri dari a. 15 lima belas kelompok laki-laki;b. 10 sepuluh dari kelompok perempuan.[3] Dalam penetapan ahli waris, tidak semua orang dari 25 dua puluh lima orang tersebut yang akan mendapat warisan, akan tetapi yang akan mendapat warisan merupakan kerabat terdekat dan merupakan golongan ahli waris yang tidak ter-hijab atau tidak terhalang oleh ahli waris lainnya, maka dari itu dalam penentuan ahli waris ada baiknya dibuat gambar maupun skema dan sekaligus nomor urut pada masing-masing struktur-struktur ahli waris tersebut. Baca Juga “Lika Liku Pembagian Waris Terhadap Harta Bersama yang Belum Dibagikan” Dalam mengajukan Permohonan Penetapan Waris, maka Pengadilan Agama akan menentukan 1. Pihak yang menjadi Pewaris; 2. Pihak yang menjadi Ahli Waris; 3. Penentuan Harta-Harta yang Ditinggalkan Pewaris dan Dapat Dibagi kepada Ahli Waris; 4. Penentuan Hak atau Bagian-Bagian dari Ahli Waris. Proses Mengajukan Permohonan ke Pengadilan Agama Adapun proses untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama bisa ditempuh dengan cara mengajukan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan ke Ketua Pengadilan Agama yang meliputi tempat tinggal Pemohon vide Pasal 118 HIR/142 Bagi Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama vide Pasal 120 HIR/Pasal 144 Kemudian, Pemohon membayar biaya perkara vide Pasal 121 ayat 4 HIR, Pasal 145 ayat 2 RBG, Pasal 89 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Setelah itu Hakim akan memeriksa perkara Permohonan tersebut dan terhadap permohonan tersebut Hakim kemudian akan mengeluarkan suatu Penetapan. Mengenai berapa lama prosesnya hal itu sulit dipastikan karena akan sangat bergantung pada situasi yang ada. Misalnya, Hakim atau Pemohon berhalangan hadir sehingga sidang harus ditunda, ataupun misalnya bukti yang diajukan pemohon tidak lengkap, sehingga harus dilengkapi lagi dan sidang kembali ditunda. Baca Juga “Kiat-Kiat Sederhana Hukum Kewarisan Perdata” Pada prinsipnya, Pengadilan mengandung asas cepat, sederhana, biaya ringan, sebagaimana hal tersebut ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara SEMA yang menyatakan “…Untuk itu, Mahkamah Agung memandang perlu menegaskan kembali dan memerintahkan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut 1. Bahwa perkara-perkara di Pengadilan harus diputus dan diselesaikan dalam waktu 6 enam bulan termasuk minutasi, yaitu a. perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 enam bulan, dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding…” Oleh karena itu, seharusnya semua perkara baik permohonan atau pun gugatan yang diperiksa di tingkat peradilan pertama baik itu Pengadilan Agama maupun Pengadilan Umum harus diputus atau diselesaikan dalam waktu 6 enam bulan. Syarat Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Adapun syarat Penetapan Ahli Waris di pengadilan yang perlu dipersiapkan adalah 1. Surat Permohonan Perihal Penetapan Waris yang dibuat secara tertulis yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama; 2. KTP Pewaris; 3. Kutipan Akta Kematian Pewaris/Surat Keterangan Kematian Pewaris;4. KTP Ahli Waris; 5. Akta Kelahiran Ahli Waris; 6. Kartu Keluarga; 7. Buku Nikah Pewaris; 8. Bila memiliki asset yang ingin ditetapkan sebagai bagian dari warisan yang dibagi, maka membutuhkan surat-surat terkait juga; dan9. Menyiapkan 2 dua orang saksi. Model Permintaan Penetapan Ahli Waris Umumnya Permohonan Penetapan Waris PAW tersebut ke pengadilan Agama menggunakan 3 tiga model permintaan tergantung dari para ahli waris yang mengajukan permohonan, antara lain 1. Permintaan hanya sebatas pihak-pihak yang menjadi Ahli Waris dari Pewaris, atau 2. Permintaan pihak-pihak yang menjadi Ahli Waris dari Pewaris serta meminta bagian-bagian dari Ahli Waris tersebut; atau 3. Permintaan pihak yang berhak menjadi Ahli Waris, permintaan menetapkan Harta Peninggalan Ahli Waris serta permintaan bagian-bagian yang menjadi hak dari Ahli Waris. Permintaan yang diajukan oleh ahli waris tersebut kemungkinan akan dikabulkan hakim sepanjang apa yang dimohonkan tersebut terbukti. Cara Pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris Dalam pengajukan permohonan penetapan waris dapat dilakukan 2 dua cara, antara lain 1. Mengajukan secara sendiri bersama-sama ahli waris, atau 2. Memakai jasa Advokat/ Pengacara untuk mengurus permohonan Penetapan Waris di Pengadilan Agama. Info lebih lanjut Anda dapat mengirimkan ke kami persoalan Hukum Anda melalui Link di sini. atau melalui surat eletronik kami secara langsung lawyerpontianak atau langsung ke nomor kantor Hukum Eka Kurnia yang ada di sini. Terima Kasih. [1] vide Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. [2] Suhardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, “Hukum Waris Islam”, Jakarta Sinar Grafika, 2007, 76-77. [3] Ibid, 79.

permohonan penetapan ahli waris pengadilan agama